Rita Widyasari

PBB Harus Menghukum Myanmar Secara Politik!

Dunia  RABU, 30 AGUSTUS 2017 , 12:19:00 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

PBB Harus Menghukum Myanmar Secara Politik<i>!</i>

Ilustrasi/Net

RMOL. Tragedi di Myanmar bukan konflik, tapi pembantaian terhadap etnis Rohingya.
"Pembantaian yang sudah lama berlangsung namun dunia seolah tak mampu berbuat apa-apa. Sekedar bersikap menunjukkan Keprihatinan dan empati yang menurut saya basa-basi dalam pergaulan diplomasi perdamaian dunia," kritik Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah,
Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (30/8).

Dahnil menceritakan, tahun 2012 lalu, ia bersama delegasi Religion for Peace sempat mencoba mediasi dialog dan masuk ke kamp pengungsian etnis Rohingya, namun tidak bisa.

"Jadi sudah lama berbagai mediasi dialog dan lobby terhadap pemerintah Junta Militer sampai dengan pemerintah hasil Pemilu saat ini yang dikendalikan oleh peraih hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, dilakukan berbagai komponen, namun selalu gagal dan tidak berbuahkan hasil yang signifikan bagi perdamaian dan penghentian kekerasan kepada etnis Rohingya," paparnya.

Bahkan, sambung Dahnil, misi-misi kemanusiaan seperti bantuan logistik dan kesehatan sulit menembus dan mendapat akses. Menurutnya, yang paling dibutuhkan saat ini, oleh etnis Rohingya yang sedang dihadapkan dengan fakta pembantaian oleh militer Myanmar bukan bantuan logistik dan kesehataan. Tapi, tekanan politik dari dunia terhadap pemerintah Myanmar.

"Jadi, PBB seharusnya menekan Myanmar secara politik, menghukum mereka, karena terang-terangan melakukan kejahatan kemanusiaan secara brutal, dan seolah dunia melegalkan pembantaian tersebut," ujarnya.

Ia pun berharap pemerintah Indonesia bisa memimpin menyampaikan sikap tegas dan terang dalam bentuk tekanan politik luar negeri dengan menghimpun negara-negara yang peduli dengan tragedi kemanusiaan di Myanmar.

"Agaknya perlu pemerintah Indonesia untuk tegas misalnya melakukan peringatan diplomasi yang keras misalnya dengan menarik dubes RI dari Myanmar, dan meminta dubes Myanmar di Indonesia untuk meninggalkan Indonesia selama perilaku legalisasi pembantaian etnis Rohingya dihentikan dan menemukan jalan damai," terangnya.

Jika perlu pada taraf berikutnya pemerintah Indoneia meminta sidang khusus ASEAN agar mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan ASEAN juga diberlakukan embargo.

"Political diplomacy pressure seperti ini agaknya belum dilakukan oleh dunia, termasuk oleh Indonesia, Saya menyarankan pemerintah Indonesia menginisiasi upaya ini," tukasnya.[wid]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Rizieq Pulang, Polisi Tunggu Di Bandara

Rizieq Pulang, Polisi Tunggu Di Bandara

, 21 SEPTEMBER 2017 , 21:00:00

Konten Mahal, Operator TV Kabel Menjerit

Konten Mahal, Operator TV Kabel Menjerit

, 21 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

Unpad-RMOL dalam Kerangka Pentahelix

Unpad-RMOL dalam Kerangka Pentahelix

, 20 SEPTEMBER 2017 , 14:10:00

Apresiasi Keterbukaan Informasi Bank DKI

Apresiasi Keterbukaan Informasi Bank DKI

, 20 SEPTEMBER 2017 , 05:05:00

Bijak Menggunakan Internet

Bijak Menggunakan Internet

, 20 SEPTEMBER 2017 , 15:23:00

Misbakhun Aktor Di Balik Penggembosan KPK dan Setya Novanto
Jokowi Harus Panggil Gatot Soal Penayangan Film G30S/PKI
TV Mana Yang Nekat Siarin Film <i>G30S/PKI </i>

TV Mana Yang Nekat Siarin Film G30S/PKI

Politik20 September 2017 09:37

Indonesia Siap Saingi Finlandia

Indonesia Siap Saingi Finlandia

Olahraga20 September 2017 08:45

Kopassus Gelar Nobar G30S/PKI, Masyarakat Cijantung Antusias