Rita Widyasari

Minta 5 Dikasih 1, Lumayan

Menlu Temui Suu Kyi

Dunia  SELASA, 05 SEPTEMBER 2017 , 11:00:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Minta 5 Dikasih 1, Lumayan

Retno Marsudi dan Aung San Suu Kyi/Net

RMOL. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kemarin, bertemu pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Hasilnya, dari lima permintaan yang diajukan Menlu terkait konflik Rohingya, hanya satu yang dikabulkan. Yaitu izin untuk memasukkan bantuan internasional ke daerah konflik.
Indonesia, merupakan satu-satunya negara yang bisa masuk dan bertemu langsung dengan Suu Kyi di Myanmar. Negara junta militer ini sedang menghadapi kecaman dunia karena dituding melakukan pembunuhan etnis Muslim Rohingya.

Presiden Jokowi mengutus Menlu Retno untuk membahas masalah ini dengan Myanmar. Retno datang dengan lima permintaan, dengan rumusan gagasan yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State. Pertama, mengembalikan stabilitas dan keamanan. Kedua, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan. Ketiga, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama. Keempat, pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," kata Retno dalam siaran persnya, kemarin.

Nah, plus satunya itu adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diterapkan oleh Myanmar. Salah satunya, penyaluran bantuan kemanusiaan ke zona merah, di Rakhine State.

Alhamdulillah, baru satu dari lima kehendak pemerintah Indonesia diamini rezim Suu Kyi. Yaitu, terwujudnya penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Namun, militer Myanmar masih memegang komando penuh dengan memimpin langsung penyaluran amal.

Secara teknis, mekanisme penyaluran dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, namun melibatkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN. Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.

"Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC," katanya.

Hasil pertemuan ini juga merespon rekomendasi laporan Kofi Annan. Pemerintah Myanmar akan membentuk komite implementasi dan Badan Penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi.

Kemudian, Retno juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi LSM Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Ia menyampaikan, baru saja meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada 31 Agustus 2017.

Aliansi terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu pendidikan, kesehatan; livelihood (ekonomi); dan relief. Komitmen bantuan yang diberikan oleh aliansi adalah sebesar 2 juta dolar AS. "Saya mengharapkan agar Pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," kata Retno.

Selain melakukan pertemuan dengan Suu Kyi, Retno juga melakukan pertemuan dengan tiga menteri, yaitu Menteri pada Kantor Presiden, National Security Advisor, dan Menteri muda Urusan Luar Negeri.

Pertemuan dengan tiga menteri Myanmar membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Myanmar. "Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal, pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan tersebut," katanya.

Goal pertama pemerintah Indonesia, yaitu mendapat akses penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin Pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC.

Soal masuknya penyaluran bantuan melalui Indonesia, merupakan langkah maju dari ketegangan di Rakhine State. Pasalnya, Myanmar dilaporkan telah menolak semua bantuan yang diberikan PBB dan akan dikirimkan Rakhine. Alasan Myanmar menolak bantuan dari seluruh badan PBB itu dikarenakan masalah keamanan.

"Situasi keamanan dan pembatasan kunjungan lapangan pemerintah membuat kami tidak dapat memberikan bantuan. PBB berada dalam kontak dekat dengan pihak berwenang," kata perwakilan PBB, seperti dilansir Sputnik, kemarin. ***

Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Trump Tak Dipercaya Rakyat

Trump Tak Dipercaya Rakyat

SELASA, 26 SEPTEMBER 2017

Berkuasa Lagi, Merkel Ditantang Partai Anti-Euro
Angela Merkel Kembali Jadi Kanselir Jerman
Korut Kena Batunya

Korut Kena Batunya

SENIN, 25 SEPTEMBER 2017

Pemilu Jerman, Angela Merkel Hanya Suguhkan Sedikit Kejutan
Australia Alokasi 400 Miliar Dolar AS Untuk Badan Antariksa Nasional
Panglima TNI Dinilai Tidak Tahu Prosedur

Panglima TNI Dinilai Tidak Tahu Prosedur

, 25 SEPTEMBER 2017 , 19:00:00

Info Panglima TNI Tidak Akurat, So What?

Info Panglima TNI Tidak Akurat, So What?

, 25 SEPTEMBER 2017 , 15:00:00

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

Barbuk OTT Suap Wali Kota Cilegon

, 24 SEPTEMBER 2017 , 02:20:00

Kontes Domba Berhias

Kontes Domba Berhias

, 24 SEPTEMBER 2017 , 08:46:00

Kang Emil Di Gunung Padang

Kang Emil Di Gunung Padang

, 24 SEPTEMBER 2017 , 08:04:00