Rita Widyasari

Pengiriman Pasukan TNI Ke Myanmar Harus Berbekal Resolusi PBB

Dunia  SELASA, 12 SEPTEMBER 2017 , 01:38:00 WIB | LAPORAN: UJANG SUNDA

Pengiriman Pasukan TNI Ke Myanmar Harus Berbekal Resolusi PBB

Susaningtyas Kertopati ‎

RMOL. Pengiriman prajurit TNI untuk pasukan perdamaian ke Myanmar ternyata tidak mudah. Meski Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah menyatakan siap, masih ada mekanisme dan prosedur ‎yang harus dilalui.
Pengamat militer Susaningtyas Kertopati ‎menjelaskan, dalam aturan PBB, pengiriman pasukan perdamaian dilakukan setelah ada resolusi PBB.

"Resolusi bisa diajukan oleh salah satu negara anggota PBB melalui general assembly atau pengajuan salah satu negara anggota security council, baik yang permanen atau yang non permanen. Resolusi PBB juga bisa dinyatakan oleh Sekjen PBB setelah menerima laporan resmi Tim Investigasi atau Pencari Fakta yang dibentuk PBB," jelasnya saat dihubungi (Senin, 11/8).

Setelah ada resolusi, pengiriman pasukan perdamaian juga tidak bisa langsung ‎dilakukan. Sebelumnya, lebih dahulu akan dibentuk komisi khusus yang akan menangani pengiriman pasukan perdamaian PBB mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Komisi ini juga bertugas menyiapkan berapa kontribusi setiap negara untuk mendukung biaya operasional dan negara mana saja yang memiliki stand by force untuk dikirimkan.

"Komisi ini bersama Tim Investigasi/Pencari Fakta yang sudah dibentuk sebelumnya akan berkoordinasi ketat dengan negara tujuan dan negara-negara tetangganya," jelasnya.

Khusus untuk kasus di Rohingya, lanjutnya, sebelum pengiriman pasukan perdamaian itu, lebih dahulu harus ada rekomendasi International Committee of the Red Cross/ICRC (Komisi Palang Merah Dunia) dan United Nations High Commissioner for Refugees‎/UNHCR (Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi) apakah memang ada pelanggaran HAM di sana.

"Jadi, tidak bisa negara lain menyatakan serta-merta ada pelanggaran HAM sementara tidak ada pernyataan dari PBB," jelasnya.

Nuning, sapaan akrab Susaningtyas, mengakui bahwa tugas menjaga perdamaian dunia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Tugas itu sama halnya dengan tugas melindungi segenap warga negara. Untuk itu, dia mengingatkan agar TNI mengambil porsi yang pas dalam melaksanakan tugas itu.

"Jangan sampai TNI sangat bereaksi masuk Myanmar, sementara empat prajurit TNI AL yang masih disandera di Filipina justru tidak diperhatikan. Padahal, kedua tugas ada di dalam Pembukaan UUD 1945‎," tandasnya. [zul]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
100%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Rizieq Pulang, Polisi Tunggu Di Bandara

Rizieq Pulang, Polisi Tunggu Di Bandara

, 21 SEPTEMBER 2017 , 21:00:00

Konten Mahal, Operator TV Kabel Menjerit

Konten Mahal, Operator TV Kabel Menjerit

, 21 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

Unpad-RMOL dalam Kerangka Pentahelix

Unpad-RMOL dalam Kerangka Pentahelix

, 20 SEPTEMBER 2017 , 14:10:00

Apresiasi Keterbukaan Informasi Bank DKI

Apresiasi Keterbukaan Informasi Bank DKI

, 20 SEPTEMBER 2017 , 05:05:00

Bijak Menggunakan Internet

Bijak Menggunakan Internet

, 20 SEPTEMBER 2017 , 15:23:00

Misbakhun Aktor Di Balik Penggembosan KPK dan Setya Novanto
Jokowi Harus Panggil Gatot Soal Penayangan Film G30S/PKI
TV Mana Yang Nekat Siarin Film <i>G30S/PKI </i>

TV Mana Yang Nekat Siarin Film G30S/PKI

Politik20 September 2017 09:37

Indonesia Siap Saingi Finlandia

Indonesia Siap Saingi Finlandia

Olahraga20 September 2017 08:45

Kopassus Gelar Nobar G30S/PKI, Masyarakat Cijantung Antusias