Hanura

Majelis Umum PBB Desak Myanmar Akhiri Operasi Militer Terhadap Muslim Rohingya

 SELASA, 26 DESEMBER 2017 , 10:26:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Majelis Umum PBB Desak Myanmar Akhiri Operasi Militer Terhadap Muslim Rohingya

Foto/Net

RMOL. Majelis umum PBB telah mendesak Myanmar mengakhiri operasi militer melawan Muslim Rohingya dan meminta penunjukan utusan khusus PBB di Myanmar. Resolusi PBB ini mendapat penentangan dari China, Rusia dan beberapa negara regional.
Dilansir di The Guardian, Senin (25/12), sebuah resolusi yang diajukan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) didu­kung oleh 122 suara dan 24 abstain.

China, Rusia, Kamboja, Laos, Filipina dan Vietnam bergabung dengan Myanmar, Belarus, Su­riah dan Zimbabwe menentang resolusi ini.

Resolusi ini juga meminta pe­nunjukan seorang utusan khusus PBB ke Myanmar. Penunjukan utusan PBB ini direncanakan setelah komite anggaran mem­beri lampu hijau untuk dana bagi posisi baru utusan khusus PBB ke Myanmar.

Pihak Beijing beralasan, masalah Rohingya tidak seharusnya dipersulit campur tangan negara asing.

"Ini adalah urusan dalam negeri Myanmar. Tidak elok jika kita menentukan nasib warga sebuah negara. Itu melawan kedaulatan sebuah negara," jelas Kementerian Luar Negeri China, Minggu (24/12).

Sementara pihak Rusia meno­lak memberikan pernyataan mengenai keputusan mereka soal Rohingya. Sebelumnya, Perwakilan Rusia di Indonesia menyebut bahwa Rohingya adalah urusan pemerintahan Myanmar.

Dan, pihak luar melihat kon­disi Myanmar hanya dari sorotan media manistream, yaitu media Barat.

"Kita perlu melihat dari semua sisi untuk memberikan putusan yang adil bagi semua pihak. Tidak hanya berdasarkan satu informasi saja," ujar perwaki­lan itu.

Lebih dari 650 ribu Muslim Rohingya telah meninggalkan negara bagian sejak operasi mili­ter diluncurkan di negara bagian Rakhine pada akhir Agustus.

Pejabat Myanmar bersikeras kampanye tersebut bertujuan membasmi militan Rohingya yang menyerang pos polisi pada 25 Agustus namun PBB mengatakan kekerasan tersebut merupakan pembersihan etnis.

Pekan lalu, pelapor khusus PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee mengatakan dia telah dila­rang mengunjungi Myanmar. Pemerintah Myanmar juga telah memutus semua kerja sama dengannya. ***

Komentar Pembaca
Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

Solusi RR Soal Dana Parpol Bernas!

, 16 JULI 2018 , 13:00:00

PKS: Prabowo-Anies Hanya Sebatas Wacana
Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

Istana Kaget Airlangga Bertemu SBY

, 11 JULI 2018 , 19:24:00

Bunga Untuk Hakim

Bunga Untuk Hakim

, 12 JULI 2018 , 14:22:00

Rizal Ramli Dukung Penghapusan PT

Rizal Ramli Dukung Penghapusan PT

, 09 JULI 2018 , 17:10:00