Menakar Pengaruh China Lewat Sikap Jokowi Terhadap Uighur

Senin, 18 Maret 2019, 22:19 WIB | Laporan: Amelia Fitriani

Jokowi/Net

RMOL. Calon petahana Joko Widodo atau biasa disapa Jokowi, bisa jadi melekatkan citranya sebagai seorang yang pro dan membela umat muslim sebagai salah satu ujung tombak strategi kampanyenya.
 
Bukan tanpa alasan, hal itu terlihat dari dipilihnya Ma'ruf Amin, pemuka agama yang dipercaya banyak umat muslim Indonesia, untuk mendampinginya sebagai calon wakil presiden dalam pemilu presiden tahun ini.
 
Selain itu, Jokowi juga kerap lantang menyuarakan kecaman atas isu internasional yang menyeret Islam atau umat Muslim Salah satunya adalah mengenai isu penindasan muslim Rohingya. Jokowi kerap melontarkan kecaman atas sikap pemerintah Myanmar terhadap penindasan muslim Rohingya di Rakhine. Jokowi pun lantang mendesak ASEAN untuk mencari jalan keluar atas permasalah muslim Rohingya.
 
Namun sikap yang berbeda muncul ketika Jokowi dihadapkan dengan isu penindasan muslim Uighur di Xinjiang China.
 
Jelang akhir tahun lalu, PBB mengeluarkan laporan soal adanya penahanan warga muslim Uighur di Xinjiang China. Media-media asing pun ikut mengangkat isu tersebut. Jumlah warga muslim Uighur yang ditangkap dikabarkan memcapai hingga 1 juta orang. Mereka ditahan di dalam kamp-kamp pendidikan ulang. Bahkan sejumlah aturan pun dibuat di wilayah tersebut untuk membatasi praktik ibadah warga muslim Uighur.
 
Pemerintah China beralibi bahwa langkah itu diambil untuk menghapus bibit ekstrimis di Xinjiang. Namun media-media asing dan kelompok HAM internasional kerap mengangkat keprihatinan soal adanya penindasan di kamp-kamp tersebut.
 
Meski begitu, belum ada komentar lantang dari Jokowi mengenai kasus tersebut. Jokowi mengatakan bahwa dia tidak mengetahui dengan pasti situasi yang terjadi di Xinjiang, sehingga tidak bisa berkomentar.
 
“Saya tidak memiliki gambaran untuk itu. Saya tidak tahu fakta di sana jadi saya tidak ingin berkomentar," kata Jokowi dalam sebuah wawancara dengan Financial Times yang dirilis akhir pekan kemarin.
 
Keengganan untuk mengkritik pemerintah China atas kasus Uighur bukan hanya ditunjukkan Jokowi, tapi juga sejumlah pemimpin negara lainnya, seperti Pakistan dan Selandia Baru.
 
Sikap bungkam Jokowi dianggap sejumlah pengamat sebagai indikator bagaimana pengaruh Beijing telah cukup kuat di Asia sehingga mampu mengendalikan narasi global dan membungkam kritik atas apa yang terjadi di dalam wilayah China.
 
Analis politik mengatakan, kerentanan utama Jokowi dalam pemilu mendatang adalah persepsi umum bahwa dia bukan pendukung Muslim yang cukup kuat. Bila dilihat dari sikap Jokowi terjadap Uighur, persepsi itu bisa jadi semakin kuat.
 
"Terlepas dari segelintir demokrasi barat liberal, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, sebagian besar negara enggan berbicara di depan umum tentang masalah ini," kata pakar kebijakan etnis China di Universitas La Trobe di Melbourne, James Leibold.
 
"Saya pikir saat ini China sebenarnya memenangkan pertempuran propaganda atas perlakuannya terhadap Muslim di Xinjiang," sambungnya.
 
Menyinggung Beijing lewat kasus Uighur bisa jadi merupakan resiko besar bagi Jokowi. China diketahui kerap mengenakan sanksi tidak resmi terhadap impor dan investasi dari negara-negara yang diyakini telah ikut campur dalam urusan internalnya.
 
China juga merupakan pasar ekspor penting untuk bahan baku Indonesia. Sedangkan Jokowi adalah sosok yang memperjuangkan investasi China di Indonesia sejak dia terpilih sebagai presiden pada tahun 2014 lalu.
 
Bukan hanya itu, adanya sejarah kekerasan anti-China di Indonesia menambah lapisan kompleksitas bagi Jokowi.
 
"Jika Jokowi menjadi sangat kritis terhadap Beijing, itu dapat menciptakan suasana demam di Indonesia dan bahkan memicu kekerasan etnis," kata seorang ahli di Indonesia di Institut Internasional untuk Studi Strategis, Aaron Connelly.

Kolom Komentar


loading